• Blog Stats

    • 56,947 hits
  • Kategori

  • Arsip

  • Pos-pos Terbaru

Al-Mahdi vs ‘Dajjal’

Al-Mahdi vs ‘Dajjal’

Riza Sihbudi
Kembalinya ulama Syiah Irak ‘moderat’ Ayatullah al-Uzma Ali Al-Sistani, 27 Agustus lalu, untuk sementara berhasil meredakan ‘perang Najaf’ yang berkobar selama beberapa pekan. Sebelumnya, serangan intensif pasukan Amerika Serikat (AS) di tempat suci, yaitu kompleks masjid dan makam Imam Ali bin Abi Thalib, di kota Najaf, Irak, menuai protes dari umat Islam di berbagai negara. Pertengahan Agustus lalu, pusat gereja Katolik dunia, Vatikan, serta komunitas lintas agama di Irak juga mengeluarkan pernyataan keprihatinan yang mendalam terhadap nasib yang menimpa tempat-tempat suci umat Islam Syiah di Irak.

Artinya, hampir seluruh umat beragama secara tegas menentang perusakan tempat-tempat suci milik agama apa pun. Vatikan bahkan sudah mengambil inisiatif dengan menawarkan diri sebagai mediator guna mengakhiri kekerasan di sekitar tempat suci Najaf. Ayatullah Muqtada al-Sadr, ulama muda yang kharismatis dan kini menjadi musuh utama AS di Irak, secara terbuka sudah bersedia menerima tawaran Vatikan. Namun, pasukan pendudukan AS di Irak justru tidak memberikan respon positif. Akibatnya, proses penghancuran kota suci Najaf pun nyaris tak terhindarkan.

Lalu, siapakah yang harus bertanggung jawab atas perusakan tempat-tempat suci di Irak? Apakah Muqtada al-Sadr dan para pengikutnya yang tergabung dalam Tentara al-Mahdi (nama ‘al-Mahdi’ diambil dari Imam ke-12 Syiah yang diyakini bakal datang pada akhir zaman guna menyelamatkan umat manusia)? Mereka memang berlindung di sana, tentu bukan karena hanya tempat-tempat suci itulah yang ingin mereka pertahankan kesuciannya dari laras-laras sepatu kaum penjajah, melainkan juga karena mereka tak punya pilihan lain. Tapi, lebih dari itu, Najaf adalah bagian dari tanah air sah mereka sendiri. Mempertahankan tanah air adalah bagian dari jihad (perang suci), yang mendapat tempat khusus dalam ajaran Syiah.

Sungguh aneh, AS menyebut Muqtada al-Sadr dan para pengikutnya sebagai kaum ‘radikal’ atau bahkan ‘teroris’. Padahal siapa pun tahu, al-Sadr adalah seorang nasionalis sejati yang tengah memperjuangkan martabat dan harga diri bangsanya yang sedang diinjak-injak oleh kaum penjajah. Atau memang begitulah watak kaum kolonialis. Kendati berlindung di balik topeng mulia bernama ‘demokrasi’, keberadaan pasukan AS di Irak jelas merupakan bentuk neokolonialisme. Bukankah kaum penjajah Belanda dulu juga tak segan-segan menuduh para pejuang kemerdekaan Indonesia sebagai ‘ekstremis’ dan ‘teroris’?

Sebenarnya sangat sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata perihal kejahatan politik dan kemanusiaan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintahan AS di bawah Presiden George W Bush di Irak.

Pertama, mereka menyerang Irak tanpa payung hukum dari PBB. Suara dari mayoritas warga dunia — termasuk dari para tokoh berbagai agama — yang menentang perang, sama sekali tak dihiraukan Bush serta para pembantu dan sekutu dekatnya. Dengan bangga Bush bahkan memproklamasikan dirinya sebagai seorang ‘presiden perang’.

Kedua, mereka ternyata tidak mampu membuktikan tuduhan tentang keberadaan senjata pemusnah massal Irak dan keterkaitan mantan Presiden Saddam Hussein dengan jaringan terorisme internasional (dua alasan yang selalu dijadikan dalih Bush untuk menyerang Irak). Dalam filmnya, Fahrenheit 9/11, Michael Moore dengan nada satir mempertanyakan, ”Kenapa kita menyerang Irak, padahal negara dan bangsa Irak sama sekali tak pernah menyerang atau bahkan mengancam kita?”

Ketiga, pasukan Bush bukan hanya tanpa pandang bulu membunuhi dan membuat cacat seumur hidup ribuan warga sipil Irak serta menghancurkan harta benda mereka, melainkan juga menginjak-injak harga diri bangsa Irak seperti terlihat dari terungkapnya kasus pelecehan dan penyiksaan atas tawanan perang Irak di penjara Abu Ghuraib, serta bagaimana pasukan pendudukan AS memperlakukan mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Semuanya dilakukan Bush dan anak buahnya tanpa mempedulikan Konvensi Jenewa dan aturan-aturan hukum internasional lainnya.

Keempat, seperti layaknya politik kaum kolonial pada umumnya, Bush pun menjalankan politik adu domba di antara sesama warga Irak. Seorang pensiunan Angkatan Udara AS Letjen Thomas McInerney yang pernah bertugas di Irak mengakui, pasukan pendudukan AS terus mendorong agar orang-orang Irak sendirilah yang akan membunuh Muqtada al-Sadr. ”Let the Iraqis kill him,” katanya seperti dikutip The Washington Times (7 April 2004). Rekannya, John Hillen menimpali, ”You need to make it Iraqi versus Iraqi. You’ve got to discredit him by his own people and find legitimate sources on our side. Make this as much a Shi’ite-to-Shi’ite issue as opposed to the Americans versus Sadr.”

Kelima, pemerintahan Bush terus menerus membohongi rakyat Irak (juga warga dunia pada umumnya) dengan menciptakan pemerintahan boneka dan ”penyerahan kedaulatan” serta janji masa depan ”demokrasi dan kebebasan” yang bakal dinikmati rakyat Irak. Padahal demokrasi macam apakah yang ditegakkan dengan laras-laras senjata dan darah ribuan warga sipil tak berdosa? Bukankah misi Bush sebenarnya adalah menguras dan merampok sumber minyak Irak?

Keenam, mereka menghancurkan situs-situs bersejarah Babylonia yang menjadi lambang peradaban dunia ribuan tahun lalu yang tak hanya menjadi kebanggaan bagi bangsa dan rakyat Irak, melainkan juga bagi umat manusia yang beradab dan berilmu di seluruh dunia. Mungkin benar ketika futurolog Alvin Toffler mengatakan bahwa Bush sebenarnya tak tahu apa-apa tentang sejarah. Dan, kini para serdadu Bush dan sekutunya tinggal selangkah lagi untuk menghancurkan tempat yang paling disucikan oleh mayoritas umat beragama di Irak.

Semua orang barangkali tahu kalau Saddam Hussein itu orang jahat atau bahkan ”biadab”, tapi haruskah seluruh rakyat Irak yang menanggung penderitaan karenanya? Tidakkah ada cara-cara yang lebih elegan dan manusiawi untuk melenyapkan diktator seperti Saddam Hussein? Kendati perlu dicatat, sejahat-jahatnya Saddam, ia masih menghormati peradaban dan tempat-tempat suci.

Bush juga pasti tahu, tak satu pun warga negara Irak (bahkan Afghanistan, yang sudah lebih dulu diporak-porandakan) yang ikut dalam komplotan teroris pembajak pesawat sipil yang kemudian ditabrakkan ke WTC dan Pentagon pada 11 September 2001 silam. Ironisnya, justru seluruh warga Irak yang kini seakan-akan harus menanggung dosa para pelaku kejahatan 9/11.

Lebih dari itu, politik penghancuran Bush di Irak hanya akan makin mempersulit upaya membangun dialog antarperadaban dan antarumat beragama di muka bumi ini — yang tengah diupayakan terus menerus oleh kaum moderat dari berbagai agama — dalam rangka mencegah makin meluasnya fenomena radikalisme keagamaan, yang pada ujungnya justru dapat menjadi ladang subur bagi berkembang-biaknya terorisme. Bukankah pasca-tragedi 9/11 AS dan bangsa-bangsa lain sudah bertekad bulat untuk memerangi segala bentuk terorisme?

Oleh karenanya, jika AS memang sungguh-sungguh bertekad memerangi terorisme internasional, Bush juga harus segera menghentikan politik teror dan teror politiknya atas warga sipil Irak. Bila tidak, maka pasukan pendudukan AS di Irak memang layak mendapat julukan sebagai para ”Serdadu Dajjal” (Dajjal adalah makhluk akhir zaman yang akan mengajak umat manusia ke jalan kehancuran). Dan, karenanya, al-Mahdi pasti tak mungkin mau berdamai dengan Dajjal. (RioL)

*Ahli Peneliti Utama LIPI & Dosen Pascasarjana UI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: